Selasa, 03 Juni 2008

BLT. Suatu masalah atau solusi????

BLT. Suatu masalah atau solusi????

Minyak bumi. Salah satu sumber energy yang tidak akan dapat diperbarui. Permasalahan minyak bumi tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi bahkan sudah menjadi permasalahan dunia. Di saat kebutuhan akan minyak dunia yang semakin tinggi, jumlah persediaan minyak di dunia semakin berkurang dan tidak mungkin bertambah. Ini dikarenakan pertumbuhan industry yang terjadi di Negara China dan India yang mempengaruhi kebutuhan akan minyak dunia dan semakin larutnya perang di Irak yang berdampak pada persediaan minyak dunia.

Berdasarkan teori hukum permintaan, seiring meningkatnya kebutuhan dan permintaan akan minyak dan jumlah persediaan minyak yang semakin menipis maka secara otomatis harga minyak dunia juga mengalami kenaikan. Dari harga minyak dunia yang hanya berkisar $ 90 US per barel pada tahun lalu yang kemudian meningkat menjadi $ 130 US per barel pada pertengahan tahun ini. Secara tidak langsung meningkatnya harga minyak dunia akan mempengaruhi perekonomian dunia secara global termasuk perekonomian di Indonesia. Dalam APBN Indonesia tahun 2008 ini harga minyak dunia diperkirakan hanya berkisar di harga $ 90 US per barel dan oleh karena itu pemerintah memberikan subsidi BBM kepada rakyat sehingga dalam APBN dipatok pada harga sekitar $ 60 US per barel (setelah di subsidi). Akan tetapi seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia maka mau tidak mau pemerintah harus mengubah subsidi tersebut sehingga pemerintah menaikkan patokan harga minyak yang berkisar pada harga $ 98 US (setelah di subsidi dari harga minyak dunia yang berkisar $ 130 US per barel). Upaya menaikkan harga minyak tersebut semata-mata hanyalah untuk menyelamatkan APBN sehingga dengan adanya kenaikan harga minyak dunia tidak akan memberatkan APBN. Dengan adanya kenaikan harga tersebut maka Negara bisa melakukan penghematan anggaran sampai dengan 132 triliun rupiah atau sama dengan empat kali besarnya anggaran pendidikan di Negara ini.

Dengan adanya penghematan anggaran yang begitu besar maka seharusnya pemerintah tetap memperhatikan nasib rakyat miskin di Negara ini yang jumlahnya hampir 40 juta jiwa. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai konsekuensi dengan adanya kenaikan harga BBM adalah adanya bantuan langsung tunai (BLT). Akan tetapi dalam pelaksanaan program ini terdapat berbagai kelemahan-kelemahan diantaranya adalah masyarakat akan senantiasa menunggu bantuan dari pemerintah, menjadikan masyarakat mempunyai mental peminta, distribusi yang tidak tepat sasaran hingga menculnya peluang terjadinya KKN dalam penyelenggaraan program BLT ini.

Tak dapat dimungkiri transfer tunai ini memiliki pengaruh, baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan, terhadap kehidupan kaum miskin dan perekonomian setempat di mana mereka tinggal.
Berdasarkan observasi yang dilakukan Devereux (2002), ada empat kesimpulan program serupa BLT di berbagai negara yakni:

1) BLT yang diterima jumlahnya per kepala kecil hanya memiliki pengaruh yang tak signifikan jika dibandingkan dengan BLT dalam jumlah yang moderat. BLT hanya akan memiliki dampak yang berarti dalam bentuk investasi produktif jika jumlah per kepala BLT yang diterima lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi yang mendesak.

2) BLT yang ditujukan sebagai intervensi consumption-smoothing dapat mencapai hasil yang berarti jika diberikan dengan volume yang cukup yang akan mendorong perdagangan lokal, menciptakan efek pengganda, menurunkan harga, dan meningkatkan daya beli masyarakat setempat.

3) Pentingnya pemahaman akan konteks sosiokultural dalam pemberian BLT. Program jaring pengaman sosial ini lebih dari sekadar transfer dari kalangan masyarakat yang mampu terhadap kalangan masyarakat miskin. BLT ini juga memiliki implikasi akan relasi kekuasaan yang memiliki berbagai dampak yang tak terlihat di masyarakat.BLT yang mengesampingkan pertimbangan terhadap aspek sosiokultural akan berujung pada ketidakoptimalan dan memiliki dampak negatif jika program BLT ini tidak sensitif terhadap kebutuhan- kebutuhan dan hambatanhambatan nyata yang dihadapi masyarakat yang akan diberikan BLT tersebut.

4) Pemberian BLT yang tanpa diiringi transformasi struktural akan berujung kepada ketidaksinambungan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.Umumnya argumentasi yang kerap diungkapkan adalah orang miskin menjadi miskin karena mengalami kekurangan pendapatan dan tak memiliki aset.Hal ini hanya merupakan deskripsi dari gejala kemiskinan, bukan akar penyebab kemiskinan itu sendiri.

(Teddy Lesmana Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI)

Mungkin Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai perwujudan tipe kedua BLT yang disampaikan Devereux dan merupakan program terbaik sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM di negeri ini. Akan tetapi perlu diperlukan peranan yang lebih besar lagi dari pemerintah agar program ini benar-benar berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat miskin di Indonesia. Diantaranya pemerintah harus memberikan penjelasan dengan baik bagaimana seharusnya uang tersebut digunakan dan memberikan penjelasan maupun penyuluhan agar masyarakat tidak selalu terus menerus bergantung dengan bantuan ini.

Sebenarnya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah melalui kenaikan harga BBM akan lebih bermanfaat apabila anggaran tersebut di alokasikan pada anggaran pendidikan. Misalkan dengan penghematan tersebut pemerintah bisa memberikan pendidikan gratis (ataupun kalau belum bisa gratis minimal mengurai biaya pendidikan) di seluruh negeri sehingga tingkat sumber daya manusia (SDM) di negeri ini bisa meningkat. Apabila tingkat SDM sudah meningkat maka dengan adanya bantuan meskipun jumlahnya itu kecil diharapkan masyarakat tersebut dapat mendayagunakan bantuan yang kecil itu untuk sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi dirinya sendiri.

Kalau kita melihat masyarakat miskin yang ada di negeri ini kebanyakan memang mempunyai tingkat pendidikan yang masih rendah. Sehingga kalaupun mereka diberi bantuan pasti mereka hanya memikirkan kebutuhan mereka saat ini saja tanpa memikirkan kebutuhan mereka yang akan datang seperti pendidikan anak-anaknya. Mereka tidak akan pernah memikirkan apa yang akan di makan untuk besok yang penting hari ini bisa makan. Oleh karena itu permasalah menangani kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya melainkan peranan dari semua pihak baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri.

Kenaikan harga BBM memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Akan tetapi perbedaan pendapat tersebut bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan. Apalagi sampai-sampai pro dan kontra tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka misalnya untuk kepentingan politik. Akan lebih baik kalau pihak-pihak yang berpendapat tersebut duduk dalam satu forum yang kemudian bisa menghasilkan kebijakan yang lebih bermanfaat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang memang sudah mengakar di Negara kita ini. Kita sebagai warga Negara yang baik seharusnya mempercayai bahwa yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata hanya untuk kemakmuran seluruh elemen masyarakat di negeri ini. Namun apabila memang kebijakan yang diambil tersebut sangat jauh dari harapan dan cita-cita negeri ini maka sudah seharusnya kita mengingatkan pemerintah untuk kembali pada jalurnya dengan catatan pemberian peringatan tersebut tidak melanggar etika dan moral negeri ini yang menjunjung tinggi etika dan adat istiadat ketimuran. Tidak dilakukan dengan demonstrasi-demonstyrasi yang berujung pada tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum. Jangan malu untuk melihat dan belajar dari bangsa lain yang bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Untuk pemerintah sendiri harus lebih berani dalam mengambil kebijakan dan jangan mau di setir oleh pihak asing dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah kita harus punya prinsip, keteguhan dan wibawa sehingga pihak-pihak asing tidak mencampuri urusan dalam negeri kita. Bangsa ini harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu. Yang lebih penting lagi adalah kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa demi kejayaan Negara INDONESIA.

Yudha .d. Andrianto

Minggu, 01 Juni 2008

PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Apa itu PNPM mandiri???????

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

  1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
  2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

TUJUAN PNPM Mandiri


Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah :

  1. Tujuan Umum
    • Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
  1. Tujuan Khusus
    • Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
    • Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
    • Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
    • Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
    • Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
    • Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
    • Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan Program PNPM-MANDIRI

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

  • Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
  • Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
  • Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
  • Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
  • Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

RUANG LINGKUP PNPM-MANDIRI

Ruang lingkup kegiatan PNPM-MANDIRI pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi :

  • Penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
  • Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
  • Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
  • Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.

Rangkaian Proses Pemberdayaan Masyarakat

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

  • Pengembangan Masyarakat.

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, diesediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

  • Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

  • Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

  • Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

(sumber: Sekretariat Tim Pengendali PNPM Mandiri)